Pemerintah dan DPR tengah memfinalisasi revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disebut akan membawa perubahan besar dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Salah satu fokus utama revisi ini adalah perluasan mandat Bank Indonesia (BI) agar tak hanya menjaga stabilitas rupiah, tapi juga berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah ini sebagai perubahan positif yang memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Selama ini, koordinasi antarlembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai masih kaku dan berjalan di jalur masing-masing, padahal tantangan ekonomi global menuntut respons yang lebih cepat dan fleksibel.
“Sekarang BI tak hanya menjaga stabilitas harga, tapi juga ikut mendorong mesin pertumbuhan ekonomi. Ini satu hal yang bagus sekali,” ujar Purbaya dalam forum keuangan, Rabu (3/12/2025).
Mandat Baru Bank Indonesia, Lebih Fleksibel dan Pro-Growth
Revisi UU P2SK memberi BI peran baru sebagai bank sentral yang tidak hanya fokus pada inflasi dan nilai tukar, tapi juga aktif mendorong sektor riil. Dengan mandat ganda (dual mandate), BI kini diarahkan untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter diharapkan membuat pemerintah lebih cepat menanggapi gejolak ekonomi dan krisis keuangan. Fiskal akan fokus pada stimulus dan pembiayaan, sementara moneter bisa menggerakkan sektor swasta melalui likuiditas dan intervensi pasar.
Beberapa poin utama dari mandat baru BI antara lain:
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
- Menjaga stabilitas nilai rupiah tanpa menghambat ekspansi ekonomi.
- Memperkuat koordinasi dengan Kemenkeu, OJK, dan LPS dalam mitigasi krisis keuangan.
- Mengoptimalkan instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menjaga likuiditas pasar uang.
Reformasi Lain : Pengawasan, Perbankan, dan Aset Kripto
Selain memperluas mandat BI, revisi UU P2SK juga membawa sejumlah reformasi besar di sektor keuangan lainnya. Fokusnya adalah memperkuat peran lembaga pengawas, memperluas ruang gerak perbankan, dan memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi aset digital.
Beberapa poin penting dari revisi ini meliputi:
- Penguatan peran DPR dalam mengawasi lembaga keuangan negara seperti BI, OJK, dan LPS.
- Bank umum kini diizinkan ikut beraktivitas di pasar modal, untuk memperluas lini usaha dan memperdalam likuiditas pasar.
- OJK memperluas kewenangan dalam mengatur aset kripto, mencakup tokenisasi, real world asset (RWA), stablecoin, dan operasional bursa aset digital.
- Lembaga Penjamin Polis Asuransi (LPSA) akan dibentuk lebih cepat dari target semula, sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan konsumen.
Langkah-langkah ini menandakan bahwa sektor keuangan Indonesia mulai bergerak menuju model integrasi penuh antara perbankan, pasar modal, dan aset digital, di bawah payung koordinasi yang lebih kuat.
Menjaga Keseimbangan, Koordinasi Tanpa Hilangkan Indepedensi
Meski membawa banyak peluang, perluasan peran BI menimbulkan kekhawatiran soal independensi bank sentral. Sebagian investor menilai, ketika BI terlalu terlibat dalam kebijakan pro-pertumbuhan, ada risiko bias terhadap keputusan moneter jangka pendek.
Namun, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa revisi ini tidak akan mengurangi independensi BI, melainkan membuat koordinasi fiskal–moneter lebih efisien.
Ia menilai dengan sistem perlindungan berlapis, melibatkan BI, OJK, LPS, dan Kemenkeu, Indonesia akan memiliki benteng keuangan yang lebih tangguh menghadapi tekanan global. “Kuncinya adalah memaksimalkan instrumen di BI, OJK, dan Kemenkeu agar ekonomi tetap kuat dan tidak rentan krisis,” tegasnya.
Kesimpulan
Revisi UU P2SK menjadi tonggak penting bagi arsitektur keuangan Indonesia. Dengan memperluas mandat BI, membuka akses lintas sektor, dan memperkuat peran OJK dalam pengawasan aset digital, regulasi ini menandai babak baru sistem keuangan nasional: lebih kolaboratif, inovatif, dan adaptif terhadap era digital.
Bagi industri kripto, penguatan peran OJK memberi sinyal positif yang menegaskan bahwa aset digital kini bukan sekadar tren, melainkan bagian sah dari sistem keuangan yang terintegrasi.
Disclaimer
Artikel ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi. Market kripto bersifat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi atau perdagangan aset digital.
Bergabung dengan MEXC dan mulai trading hari ini
Daftar
